Pengertian Etika ( Etik )

Pengertian Etika ( Etik )

 Pengertian Etika ( Etik )

Pengertian Etika ( Etik )

Arti Definisi / Pengertian Etika ( Etik )

Etika berasal dari bahasa yunani yaitu ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan di mana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan.

Pengertian Etika:

  • ETIKA berasal dari bahasa Yunani yaitu “ETHOS” yang memiliki arti kebiasaan.
  • Istilah Moral dan Etika sering diperlakukan sebagai dua istilah yang sinonim.
  • Hal-hal yang perlu diperhatikan adanya suatu nuansa dalam konsep dan pengertian moral dan etika.
  • Moral/Moralitas biasanya dikaitkan dengan system nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia.

Sistem nilai ini terkandung dalam ajaran berbentuk petuah-petuah, nasihat, wejangan, peraturan, perintah dan semacamnya yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik agar ia benar-benar menjadi manusia yang baik. Berbeda dengan moralitas, etika perlu dipahami sebagai sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Nilai adalah sesuatu yang berguna bagi seseorang atau kelompok orang dan karena itu orang atau kelompok itu selalu berusaha untuk mencapainya karena pencapaiannya sangat memberi makna kepada diri serta seluruh hidupnya. Norma adalah aturan atau kaidah dan perilaku dan tindakan manusia. Sebagai cabang filsafat, Etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan norma-norma itu.

Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujudnya dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan oleh Magnis Suseno, Etika adalah sebuah ilmun dan bukan sebuah ajaran.Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Sedangkan etika justru melakukan refleksi kritis atau norma atau ajaran moral tertentu. Atau kita bisa juga mengatakan bahwa moralitas adalah petunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana kita harus hidup. Sedangkan etika adalah perwujudan dan pengejawantahan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai itu.Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi kita orientasi bagaimana dan kemana kita harus melangkah dalam hidup ini.

Profesionalisme adalah

Profesionalisme adalah

Profesionalisme adalah

Profesionalisme adalah

Profesionalisme

            Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profsi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Seorang guru yang memilki profesionalisme yang tinggi akan tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap prewujudan dan peningkatan kualitas profesional melalui berbagai cara dan strategi. Ia akan selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga keberadaannya senantiasa memberikan makna profesional.

Ciri-ciri Profesionalisme:

  1. Mempunyai keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang di perlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidangnya
  2. Memunya ilmu dan pengalaman serat kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan
  3. Mempunyai sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya
  4. Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain , namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya

Kode

 

Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis.

Kode Etik 

Kode etik ; yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.

Menurut UU NO. 8 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN)

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.

Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional.

Prinsip – prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara tidak sama.

Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik (Code of conduct) profesi adalah :

  1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya.
  2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesional dalam menentukan apayang harus mereka purbuat kalau menghadapi dilema-dilema etikadalam pekerjaan.
  3. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu.
  4. Standat-standar etiak mencerminkan atau membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas, dengan demikian standar-standar etiak menjamin bahwa para anggota profesi akan mentaati kitab Undang-undang etika ( kode etik ) profesi dalam pelayanannya
  5. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesional.
  6. Perlu diketahui bahwa kode etik profesional adalah tidak sama dengan hukum (undang-undang). Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi akan menerima sangsi atau denda dari induk organisasi profesinya.

Sumber : https://sam-worthington.net/

Kemendikbud Gelar Taklimat Tata Kelola Anggaran 2019

Kemendikbud Gelar Taklimat Tata Kelola Anggaran 2019

Kemendikbud Gelar Taklimat Tata Kelola Anggaran 2019

Kemendikbud Gelar Taklimat Tata Kelola Anggaran 2019

Kemente­rian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkomitmen penuh dalam mewujudkan Zona Integritas Wilayah

Bebas dari Ko­rupsi (ZI-WBK). Dalam pelaks­anaan program dan kegiatan 2019, Kemendikbud mengadakan Ta­klimat/Briefing Tata Kelola Pelaks­anaan Anggaran Tahun 2019 di Graha Utama kantor Kemendik­bud, Jakarta.

”Usaha melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi harus selalu kita budayakan. Berbagai cara telah kita lakukan, seperti melakukan reformasi birokrasi, terus melakukan perbaikan sistem dan tata kelola agar dapat me­layani dengan lebih baik. Juga membangun zona-zona integritas,” kata Menteri Pendidikan dan Ke­budayaan (Mendikbud), Muhad­jir Effendy.

Mendikbud berpesan jajarannya agar anggaran 2019 harus dilaks­anakan dengan memperhatikan

6 (enam) hal utama, yaitu: (1) pelaksanaan tata kelola yang baik; (2) fokus kepada tugas dan fung­si; (3) fokus kepada target dan sasaran; (4) mengurangi kegiatan yang bersifat penunjang; (5) patuh dan taat kepada regulasi yang berlaku; serta (6) tepat waktu da­lam mencapai target dan sasaran.

”Kami menyadari menyeleng­garakan program dan anggaran yang jumlahnya besar

tidaklah mudah dilakukan. Seringkali orang tergelincir dengan tindakan-tindakan yang koruptif. Oleh ka­rena itu, usaha yang terus mene­rus sejak dini untuk mengingatkan kepada kita semua agar dapat menggunakan anggaran dengan baik harus selalu disampaikan,” tutur Mendikbud.

 

Baca Juga :

Disdik Bakal Terapkan Program BTQ Di Tiap Sekolah

Disdik Bakal Terapkan Program BTQ Di Tiap Sekolah

Disdik Bakal Terapkan Program BTQ Di Tiap Sekolah

Disdik Bakal Terapkan Program BTQ Di Tiap Sekolah

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor bakal merencanakan program Baca Tulis Alquran

(BTQ). Program ini mendukung Pancakarsa setelah diresmikannya program ’Bogor Ngaos’ oleh Bupati Bogor, Ade Yasin.

”Ke depan, program Bogor Ngaos tak hanya membaca Alquran, tapi juga mempelajari, membaca, menulis dan bacaan salat,” ujar Kepala Disdik Kabupaten Bogor, Tb Luthfie Syam.

Menurut dia, program tersebut tentu akan dikemas dalam BTQ, sehingga mereka (siswa, red) mengenal huruf hijaiyah dan bisa membaca. Lalu, Disdik Kabupaten Bogor telah melakukan Training of Trainer (TOT) yang diikuti para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kabupaten Bogor. ”Pembelajaran BTQ ini dengan metode Tarsanah yaitu membaca Alquran dari unsur tartil, sar’i dan nagham,” terangnya.

Luthfie menjelaskan, tartil adalah membaca dengan jelas dan tenang, mengeluarkan huruf

dari makhrojnya dengan memberikan sifat asli maupun sifat yang berubah serta memperhatikan makna ayat. ”Lebih jelasnya, membaca tartil adalah membaca dengan tidak tergesa-gesa. Selanjutnya metode sar’i artinya cepat. Karena metode Tarsana dimulai dengan pengenalan huruf satu per satu yang diucapkan pengajar, kemudian ditirukan siswa. Di situ otak kiri bekerja,” terangnya.

Lalu, sambung Luthfie, otak kanan digerakkan dengan memberikan irama lagu Alquran pada huruf yang dibaca. Dengan begitu, para siswa lebih mudah memahami dan menghafal hurufhuruf hijaiyah sekaligus belajar Alquran dengan cepat dan benar.

Sedangkan Nagham artinya lagu atau irama. Dengan variasi nada suara yang teratur dan harmonis tanpa menyalahi hukum bacaan tajwid, pembelajaran menjadi semakin menarik dan menyenangkan. ”Tujuh kali pertemuan selama satu jam, Insya Allah siswa bisa membaca dan menulis Alquran,” harapnya.

Sebelumnya, Bupati Bogor, Ade Yasin, mengatakan, Bogor Ngaos merupakan program baru Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Bogor untuk mencetak siswi yang Qurani, memahami agama Islam dan mencintai pengajian. Peresmian program Bogor Ngaos serentak di seluruh sekolah PAUD, SD dan SMP negeri dan swasta di Kabupaten Bogor.

Program mengaji setiap Jumat merupakan salah satu dalam Pancakarsa Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Dia mengatakan, Jumat mengaji dilaksanakan sebelum kegiatan belajar mengajar di sekolah atau bisa dilakukan di waktu lain. Yang terpenting tidak mengganggu kegiatan belajar di kelas.

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/BYJB6KN

Kembangkan Budaya Sekolah Berbasis Literasi

Kembangkan Budaya Sekolah Berbasis Literasi

Kembangkan Budaya Sekolah Berbasis Literasi

Kembangkan Budaya Sekolah Berbasis Literasi

Dompet Dhuafa terus menggerakan pro­gram literasu, Lewat program Sekolah Literasi Indonesia

(SLI), Dompet Dhuafa berupaya me­ningkatkan kualitas sistem pem­belajaran dan pengembangan budaya sekolah berbasis lite­rasi.

”Kami mengembangkan peta taktis literasi, yaitu bagaimana kompetensi literasi anak-anak Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah mulai dari kelas satu sampai enam dapat dicapai,” kata Direktur Dompet Dhuafa Pendidikan, Muhammad Syafi’ie el-Bantanie.

Menurutnya, jika kompetensi peta taktis literasi itu tercapai, maka nantinya anak-anak ke­tika

melanjutkan ke tingkat pen­didikan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsana­wiyah, mereka sudah punya kebiasaan membaca, menulis, dan mengeksplorasi sumber-sumber informasi. Dia mengha­rapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh menjadi pelajar-pelajar yang sangat kuat kemam­puan literasinya dan menjadi seorang pemimpin sosial di masyarakat kelak.

Selain ingin menguatkan lite­rasi, program tersebut juga men­guatkan manajemen sekolahnya.

”Program penguatan literasi yang didampingi dengan adanya per­pustakaan, sudah pasti harus didukung manajemen sekolah,” ucapnya.

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/B9GZVPY

Alhamdulillah, Gaji Guru Bantu Dicairkan

Alhamdulillah, Gaji Guru Bantu Dicairkan

Alhamdulillah, Gaji Guru Bantu Dicairkan

Alhamdulillah, Gaji Guru Bantu Dicairkan

Gaji guru bantu pendidikan menegah SMA/SMK/SLB di Provinsi Riau akhirnya

bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, gaji mereka yang terhutang selama tiga bulan akhirnya dibayar. Proses transfer gaji itu pun dimulai hari ini, Selasa (25/4/2017).

Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Kamsol bahwa gaji tersebut akan ditransfer oleh Bank Riau Kepri ke nomor rekening masing-masing guru bantu. Ini dilakukan untuk mempermudah guru-guru dalam menerima hak mereka.

“Hari ini dana diposting ke rekening masing-masing guru bantu. Tergantung

Bank Riau Kepri seberapa cepat mempostingkannya ke rekening masing-masing guru,” urai Kamsol di Pekanbaru, Selasa siang.

Kendati demikian, kata Kamsol, baru ada sekitar 892 dari 1.064 orang guru bantu SMA/SMK/SLB yang sudah mengumpulkan nomor rekeningnya ke provinsi baru. Sehingga masih ada sebanyak 172 orang yang belum menyampaikan nomor rekening mereka kepada Disdik provinsi.

“Memang masih ada 172 orang yang belum menyampaikan nomor rekeningnya

. Kita dahulukan dulu yang sudah mengumpulkan,” tandasnya.Untuk diketahui, total anggaran yang disiapkan untuk membayar gaji guru bantu di Riau sebesar Rp120.264.000.000.

 

Baca Juga :

Pelaksanaan USBN di SDN 50 Babussalam berjalan dengan lancar

Pelaksanaan USBN di SDN 50 Babussalam berjalan dengan lancar

Pelaksanaan USBN di SDN 50 Babussalam berjalan dengan lancar

Pelaksanaan USBN di SDN 50 Babussalam berjalan dengan lancar

Hari Pertama pelaksanaan USBN (Ujian Sekolah Berbasis Nasional)

Tingkat SD digelar pada hari ini Senin (15/5/17) Kepala Sekolah dan Panitia USBN Tingkat SD pada pukul. 05.30 sudah memenuhi Kantor Polsek Mandau untuk mengambil Soal USBN serta lembaran jawaban.

Hari pertama USBN Tingkat SD tim menyambangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 50 Babussalam yang berada di Jl. Kesehatan Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau, Terlihat semua peserta didik di SDN 50 yang mengikuti USBN sudah siap melaksanakan USBN mereka memakai baju berwarna Putih dan Celana berwana Merah serta mereka juga membawa alat perlengkapan seperti nomor ujian, papan menulis, pensil dan sebagainya.

“Sekolah Dasar Negeri (SDN) 50 Babussalam sudah siap melaksanakan USBN

(Ujian Sekolah Berbasis Nasional) mulai subuh tadi pukul. 05.30wib kita sudah datang ke Kantor Polsek Mandau untuk mengambil Soal USBN serta lembaran jawaban untuk peserta didik yang mengikuti USBN,”kata Hj. Eridawati,S.Pd.Sd Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 50 Babussalam diruang kerjanya kepada

Hj. Eridawati,S.Pd.Sd menambahkan Panitia USBN (Ujian Sekolah Berbasis Nasional) di Sekolah Dasar Negeri 50 Babussalam juga sudah menyiapkan segala sesuatunya termasuk minuman, makananan ringan dan Makananan berat untuk pengawas USBN di Sekolah Dasar Negeri 50 Babussalam,”sambungnya.

“Jumlah ruangan kita pada pelaksanaan USBN ini sebanyak 2 ruangan

dan Jumlah Peserta didik yang mengikuti USBN sebanyak 39 orang dengan rincian Laki – laki sebanyak 11 orang serta perempuan sebanyak 28 orang,”lanjut Hj. Eridawati,S.Pd.Sd

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 50 Babusslam Hj. Eridawati,S.Pd.Sd berharap Agar pelaksanaan USBN (Ujian Sekolah Berbasis Nasional) di Sekolah Dasar Negeri 50 Babussalam berjalan dengan lancar sesuai apa yang direncanakan dan Nilai peserta didik yang mengikuti USBN bisa memuaskan mereka juga setelah lulus dari SDN 50 Babussalam bisa masuk ke SMP Negeri yang bagus di Kecamatan Mandau,” harapnya.

 

Sumber :

https://www.emailmeform.com/builder/form/bQsEa5pGw3lq

Luar Biasa…!!! Apa yang Dilakukan Pelajar di Inhil Ini Saat Rayakan Kelulusan

Luar Biasa…!!! Apa yang Dilakukan Pelajar di Inhil Ini Saat Rayakan Kelulusan

Luar Biasa...!!! Apa yang Dilakukan Pelajar di Inhil Ini Saat Rayakan Kelulusan

Luar Biasa…!!! Apa yang Dilakukan Pelajar di Inhil Ini Saat Rayakan Kelulusan

Euforia saat mengetahui lulus, ujian umumnya pelajar tingkat SMA

di Kota merayakan dengan mencoret seragam sekolah dan berkonvoi di Jalan Raya yang tentu saja mengganggu pengguna jalan.

Meski sudah dilarang, tapi sepertinya tradisi itu masih terus dilakukan oleh pelajar untuk merayakan selesainya masa belajar mereka di SMA.

Namun demikian, hal tersebut tidak berlaku di SMK An-Nur Kuala Selat, sekolah binaan Dani Sartika MM itu tidak menyia-nyiakan momen kelulusan mereka.

Setelah mengetahui mereka semua lulus ujian, secara bersamaan mereka

pun melakukan sujud syukur di halaman sekolah yang dipenuhi dengan rumput.

Tidak hanya itu, seragam sekolah mereka kumpulkan dan kemudian dibagikan kepada adik-adik kelas mereka yang tidak mampu.

”Alhamdulillah, usai pengumuman tidak ada siswa dan siswi kami yang berkonvoi atau mencoret-coret baju. Mereka merayakan kelulusan hanya dengan melakukan sujud syukur dan mengumpulkan baju sekolah untuk diberikan kepada adik kelas yang tidak mampu,” ujar Dani Sartika kepada GoRiau.com.

Ia berharap, apa yang dilakukan anak-anak didiknya itu bisa menjadi contoh

untuk para siswa lainnya di tahun yang akan datang.

”Kami dari sekolah sangat senang dengan yang apa yang mereka lakukan, semoga mereka semua kelak menjadi orang yang sukses,” tukas Dani Sartika

 

Sumber :

https://www.emailmeform.com/builder/form/bf0tb3r2w9lb30gIbc0WS

Undang-Undang Lainnya

Undang-Undang Lainnya

Undang-Undang Lainnya

Undang-Undang Lainnya

 Electronic Signatures in Global and National Commerce Act

  1. Uniform Computer Information Transaction Act
  2.  Government Paperwork Elimination Act
  3. Electronic Communication Privacy Act
  4. Privacy Protection Act
  5. Fair Credit Reporting Act
  6. Right to Financial Privacy Act
  7. Computer Fraud and Abuse Act
  8. Anti-cyber squatting consumer protection Act
  9. Child online protection Act
  10.  Children’s online privacy protection Act
  11. Economic espionage Act
  12. “No Electronic Theft” Act

Undang-Undang Khusus :

  1. Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)
  2. Credit Card Fraud Act
  3. Electronic Communication Privacy Act (ECPA)
  4. Digital Perfomance Right in Sound Recording Act
  5.  Ellectronic Fund Transfer Act
  6. Uniform Commercial Code Governance of Electronic Funds Transfer
  7. Federal Cable Communication Policy
  8. Video Privacy Protection Act

Undang-Undang Sisipan :

  1. Arms Export Control Act
  2. Copyright Act, 1909, 1976
  3.  Code of Federal Regulations of Indecent Telephone Message Services
  4.  Privacy Act of 1974
  5. Statute of Frauds
  6.  Federal Trade Commision Act
  7.  Uniform Deceptive Trade Practices Act

Baca Juga

CyberLaw adalah

CyberLaw adalah

CyberLaw adalah

CyberLaw adalah

CyberLaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya), yang umumnya diasosiasikan dengan Internet. Cyberlaw dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah “ruang dan waktu”. Sementara itu, Internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini . yuridis, cyber law tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dari sini lahCyberlaw bukan saja keharusan, melainkan sudah merupakan kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini, yaitu dengan banyaknya berlangsung kegiatan cybercrime.

  1. CYBER LAW INDONESIA

Cyberlaw di Indonesia Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) atau yang disebut cyberlaw, digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya,baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis diinternet dan masyarakat pada umumnya untuk mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital sebagai bukti yang sah dipengadilan.UU ITE sendiri baru ada diIndonesia dan telah disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008. UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya.Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37), yaitu: Pasal 27: Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan. Pasal 28: Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan. Pasal 29: Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti. Pasal 30: Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking. Pasal 31: Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi

  1. CYBER LAW THAILAND

Cyberlaw di Thailand Cybercrime dan kontrak elektronik di Negara Thailand sudah ditetapkan oleh pemerintahnya,walaupun yang sudah ditetapkannya hanya 2 tetapi yang lainnya seperti privasi, spam, digital copyright dan ODR sudah dalalm tahap rancangan. Kesimpulan Dalam hal ini Thailand masih lebih baik dari pada Negara Vietnam karena Negara Vietnam hanya mempunyai 3 cyberlaw sedangkan yang lainnya belum ada bahkan belum ada rancangannya

  1. CYBER LAW AMERIKA SERIKAT

Cyberlaw di USA Di Amerika, Cyber Law yang mengatur transaksi elektronik dikenal dengan Uniform Electronic Transaction Act (UETA). UETA adalah salah satu dari beberapa Peraturan Perundang-undangan Amerika Serikat yang diusulkan oleh National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL). Sejak itu 47 negara bagian, Kolombia, Puerto Rico, dan Pulau Virgin US telah mengadopsinya ke dalam hukum mereka sendiri. Tujuan menyeluruhnya adalah untuk membawa ke jalur hukum negara bagian yag berbeda atas bidang-bidang seperti retensi dokumen kertas, dan keabsahan tanda tangan elektronik sehingga mendukung keabsahan kontrak elektronik sebagai media perjanjian yang layak. UETA 1999 membahas diantaranya mengenai : Pasal 5 : Mengatur penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik Pasal 7 : Memberikan pengakuan legal untuk dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan kontrak elektronik. Pasal 8 : Mengatur informasi dan dokumen yang disajikan untuk semua pihak. Pasal 9 : Membahas atribusi dan pengaruh dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Pasal 10 : Menentukan kondisi-kondisi jika perubahan atau kesalahan dalam dokumen elektronik terjadi dalam transmisi data antara pihak yang bertransaksi. Pasal 11 : Memungkinkan notaris publik dan pejabat lainnya yang berwenang untuk bertindak secara elektronik, secara efektif menghilangkan persyaratan cap/segel. Pasal 12 : Menyatakan bahwa kebutuhan “retensi dokumen” dipenuhi dengan mempertahankan dokumen elektronik. Pasal 13 : “Dalam penindakan, bukti dari dokumen atau tanda tangan tidak dapat dikecualikan hanya karena dalam bentuk elektronik” Pasal 14 : Mengatur mengenai transaksi otomatis. Pasal 15 : Mendefinisikan waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik. Pasal 16 : Mengatur mengenai dokumen yang dipindahtangankan.

Sumber : https://earlraytomblin.com/