Investasi Lebih Banyak Pada Pendidikan Menengah

Investasi Lebih Banyak Pada Pendidikan Menengah

Investasi Lebih Banyak Pada Pendidikan Menengah

Investasi Lebih Banyak Pada Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah terbukti memiliki peran sangat penting dalam pembangunan. Namun negara-negara yang paling membutuhkan pembangunan cenderung memiliki angka partisipasi terendah dan sistem pendidikan menengah yang paling bermasalah. Data UNESCO membedakan 150 negara ke dalam empat kelompok: negara-negara dengan GER2 (1) 7-40%, (2) 41-70%, (3) 71-90%, dan (4) lebih dari 90%. Empat puluh empat negara berada kategori pertama; dua-per-tiganya berada di Afrika sub-Sahara, sementara sisanya berada di Amerika Tengah dan Selatan serta Asia. Negara-negara ini cenderung memiliki produk nasional bruto (PNB) per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah atau negatif, serta laju pertumbuhan penduduk dan rasio ketergantungan populasi usia sekolah yang tinggi. Jika GER2 suatu negara kurang dari 40%, kadang-kadang timbul kasus bahwa kurang dari 10% dari jumlah angkatan kerjanya telah berhasil menyelesaikan pendidikan menengahnya. Hal ini menjadi pertanyaan penting dalam penentuan strategi pengembangan sumberdaya manusia, yang bergantung pada ketersediaan penduduk dengan pengetahuan dan keahlian yang diperoleh dari pendidikan di tingkat yang lebih tinggi dari pendidikan dasar.

Jelas bahwa negara-negara dengan GER2 terendah harus mengupayakan sesuatu untuk meningkatkan GER2-nya. Suatu negara tidak akan mampu bertumpu di lapangan usaha yang lebih tinggi dari pertanian subsitens, meningkatkan industri pengolahan dan industri jasa yang kompetitif, atau mengembangkan strategi perdagangan internasionalnya, jika angkatan kerjanya yang memiliki latar belakang pendidikan menengah hanya sebesar 5-10%.

Pendidikan menengah dapat mendorong pembangunan sumberdaya manusia yang ahli dan berpengetahuan serta memiliki akses tidak hanya kepada ekonomi nasional namun juga ekonomi global. Hal ini dikarenakan pendidikan menengah mendorong pengembangan kemampuan berpikir formal, mendorong kemampuan memecahkan masalah abstrak dan berpikir kritis, dan membekali peserta didik dengan muatan yang relevan dengan dunia kerja. Bank Dunia (1993) melaporkan bahwa pertumbuhan Jepang setelah tahun 1960 terutama dipengaruhi oleh keberhasilannya untuk mencapai angka partisipasi pendidikan menengah tinggi secara dini. Data longitudinal tentang pertumbuhan partisipasi sekolah menunjukkan bahwa partisipasi dalam pendidikan menengah saat ini merupakan faktor yang membedakan dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia (Lewin, 1999). ’Kesenjangan digital’ yang makin meluas, perbedaan dalam pemanfaatan dampak dan asimilasi teknologi informasi dan komunikasi, dapat secara langsung terkait dengan rendahnya jumlah lulusan sekolah menengah di negara-negara berkembang. Semakin rendah jumlah ini, semakin sulit suatu negara menarik investasi asing, bergerak dalam kegiatan ekonomi yang berbasis pengetahuan, dan bersaing secara internasional.

III. Apakah Angka Partisipasi Sekolah Menengah Yang Lebih Tinggi Dapat Tercapai?

Sangat penting bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah menengahnya, namun keterbatasan sumberdaya membuat upaya tersebut sangat sulit dilaksanakan. Namun terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh oleh negara-negara berkembang untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah menengahnya sambil mempertimbangkan keterbatasan fiskal yang dihadapi oleh negara-negara tersebut.

Suatu negara dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah dengan: (1) memperbesar proporsi PNB yang dialokasikan untuk pendidikan secara umum dan pendidikan menengah secara khusus; (2) mengurangi biaya satuan; (3) meningkatkan efisiensi; (4) memanfaatkan berbagai kesempatan untuk mengembangkan skema cost-sharing; dan (5) mencari bantuan eksternal. Terdapat perbedaan strategis antara negara-negara yang memiliki kebutuhan utama untuk meningkatkan partisipasi keseluruhan dengan negara-negara yang terutama membutuhkan peningkatkan efisiensi internal. Di negara-negara yang ingin meningkatkan partisipasi keseluruhan, peningkatan akses membutuhkan peningkatan belanja negara secara pro-rata. Sementara itu, di negara-negara yang mengutamakan peningkatan efisiensi internal, peningkatan akses dapat dicapai dengan mengurangi timbulnya repetisi dan sumber-sumber ketidakefisienan lainnya (seperti sistem penempatan guru yang buruk dan beban mengajar yang sangat rendah) tanpa perlu meningkatkan biaya.

3.1. Tinjauan Biaya

Untuk mencapai angka partisipasi sekolah menengah yang lebih tinggi di negara-negara berkembang termiskin, strategi investasi dan struktur biaya mereka harus ditinjau ulang. Tingkat partisipasi di kebanyakan negara umumnya terkait dengan pemilihan kebijakan dan preferensi investasi ketimbang keterbatasan sumberdaya. Besar belanja publik untuk membiayai pendidikan menengah yang dinyatakan dalam persentase terhadap PNB dapat berkisar antara di bawah 0,5% sampai lebih dari 3%. Pada umumnya negara-negara dengan GER2 rendah mengalokasikan proporsi yang lebih kecil dari PNB mereka untuk membiayai pendidikan menengah dibandingkan negara-negara yang memiliki GER2 lebih tinggi (rata-rata 0,86% dibandingkan rata-rata 1,41%) dan biaya satuan yang dinyatakan sebagai proporsi PNB per kapita adalah lebih tinggi di negara-negara dengan GER2 rendah. Di negara-negara dengan angka partisipasi kasar sekolah dasar (GER1) sekitar 80%, angka untuk sekolah menengah selalu melampaui 30%. Di atas ambang ini, GER2 sangat bervariasi.

Sumber : https://obatsipilisampuh.id/textra-sms-pro/