Belanja Publik untuk Pendidikan Menengah

Belanja Publik untuk Pendidikan Menengah

Belanja Publik untuk Pendidikan Menengah

Belanja Publik untuk Pendidikan Menengah

Peningkatan proporsi PNB yang dialokasikan untuk ekspansi signifikan pendidikan menengah menjadi tidak realistis jika dilaksanakan oleh negara dengan GER2 rendah. Ketika lebih dari 5% PNB telah dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan secara keseluruhan, peningkatan substansial untuk pendidikan menengah cenderung tidak mungkin. Redistribusi untuk membiayai pendidikan menengah mungkin juga sulit ketika tujuan ”pendidikan dasar untuk semua” harus terpenuhi. Dalam kasus-kasus seperti ini, mengurangi biaya satuan, meningkatkan efisiensi dan menjajaki kemungkinan cost-sharing dan bantuan eksternal mungkin menjadi alternatif terbaik.

Beberapa negara dapat mengalokasikan lebih banyak uang pada pendidikan menengah. Beberapa negara ini menghabiskan lebih banyak uang pada pendidikan tinggi ketimbang pendidikan menengah. Negara-negara ini dapat melakukan perubahan kebijakan. Saat angka partisipasi sekolah dasar dan sekolah menengahnya masih rendah, sekolah menengah tidak boleh dibiayai dengan mengorbankan investasi di tingkat pendidikan dasar. Namun ketika tingkat partisipasi pendidikan dasar tinggi namun tingkat partisipasi pendidikan menengah rendah, usulan untuk mengalokasikan 5% atau 6% dari PNB untuk meningkatkan akses kepada pendidikan menengah—jika terdapat peningkatan alokasi keseluruhan—lebih dimungkinkan. Peningkatan akses pendidikan dasar harus tetap menjadi prioritas di negara-negara tersebut, namun peningkatan akses kepada pendidikan menengah dapat memberikan kontribusi marjinal yang lebih besar kepada pembangunan, dibandingkan dengan kontribusi oleh investasi yang didesain untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Lebih jauh lagi, memindahkan keseimbangan alokasi pendanaan untuk diberikan kepada mendidikan menengah mungkin menjadi tujuan kebijakan yang masuk akal jika di negara tersebut dana publik lebih banyak dialokasikan untuk membiayai pendidikan tinggi ketimbang pendidikan menengah (seperti Malawi, Costa Rica). Hal ini dapat membebaskan sumberdaya untuk mendukung peningkatan partisipasi pendidikan menengah. Cara yang perlu ditempuh oleh suatu negara akan bergantung pada kondisi atau nilai awal belanja publik untuk pendidikan menengah sebagai persentase dari PNB, proporsi PNB yang dialokasikan untuk pendidikan, dan justifikasi atas distribusi berjalan dana publik antar tingkatan pendidikan. Apakah ekonomi suatu negara tumbuh atau negatif tentu saja juga relevan untuk diperhitungkan.

Sumber : https://obatsipilisampuh.id/quickpic-gallery-apk/