Pemerintah Butuh Enam Bulan Realisasi Pengendalian IMEI

Pemerintah Butuh Enam Bulan Realisasi Pengendalian IMEI

Pemerintah Butuh Enam Bulan Realisasi Pengendalian IMEI

Pemerintah Butuh Enam Bulan Realisasi Pengendalian IMEI

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian

(Kemperin), Kementerian Komunikasi dan Infromatika (Kemkominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemdag) akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait ponsel ilegal (black market). Rencananya akan ditandatangani pada 17 Agustus 2019.

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa keluarnya Peraturan tiga Menteri itu diharapkan bisa menyehatkan ekosistem industri telekomunikasi nasional.

“Beberapa negara juga telah menerapkan soal validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel itu. Negara pun sangat diuntungkan karena pendapatan negara dari pajak bisa terdongkrak. Selain itu konsumen juga terlindungi,” ujar Rudiantara di Jakarta (02/08/19).

Diharapkan Peraturan tiga menteri tersebut bisa ditandatangani pertengahan

Agustus itu bertepatan dengan HUT RI ke 74 sebagai wujud negara ini merdeka dari ponsel Black Market (BM).

Setelah sampai pada tahap tersebut, terdapat beberapa persiapan yang dilakukan oleh instansi terkait untuk merealisasikan pengendalian IMEI.

Dikatakan Ismail, Direktur Sumber Daya Perangkat dan Pos Informatika (SDPPI), memang penandatangan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, penerapannya butuh enam bulan, setelah dilakukan penandatanganan.

“Pemerintah sedang menggodok untuk mengeluarkan Peraturan Menteri

(Permen) dari tiga kementerian masing-masing, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan validasi (pengendalian) IMEI pada pertengahan Agustus tahun ini,”kata Ismail, di Jakarta, (02/08/2019).

Oleh karena itu, Kemperin saat ini sedang membuat sistem yang disebut Sistem Informasi Basis Database IMEI Nasional (SIBINA).

Sistem ini disiapkan untuk merapikan database pelanggan atau pengguna ponsel di Indonesia, yang terdapat di operator telekomunikasi, pihak importir ponsel, dan pihak produsen ponsel lokal.

 

Baca Juga :