Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam UU

Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam UU

Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam UU

Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam UU

Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam UU No 22 tahun 1999

Dalam bidang lingkungan hidup kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat menentukan akan tetapi dengan adanya UU No 22 tentang Otonomi daerah maka kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menjadi terbagi dua hal ini dapat dicermati dalam pasal 7 UU NO 22 tahun 1999, yaitu:

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah

kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Dalam UU nomor 22 tahun 1999 memperlihatkan kewenangan pemetrintah pusat

yang ingin dibagi kepada daerah akan tetapi jika dilihat dari pasal 7 ayat 2 sangat terlihat pembatasan kewenangan pemerintahan daerah, sebenarnya pasal 7 ayat 2 harus diperjelas lagi apa yang dimaksud dengan kewenangan bidang lain yang diatur oleh UU No 22 tahun 1999. Kalau dilihat dari ayat 2 maka akan terlihat kewenangan pemerintah pusat yang masih besar.

Sekian artikel dari Tugas Sekolah Dan Kuliah mengenai Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam UU No 22 tahun 1999, yang dapat kalian jadikan acuan untuk belajar.

Sumber : https://www.okeynotes.com/blogs/212521/19502/resensi-adalah