Zonasi Guru, Antara Pemerataan Mutu dan Mutasi Pengajar

Zonasi Guru, Antara Pemerataan Mutu dan Mutasi Pengajar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersiap merealisasikan redistribusi guru dalam masa-masa dekat. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Supriano menyatakan tujuan dari program zonasi yang sangat utama ialah hilangnya cap sekolah kesayangan di masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari Supriano, sistem zonasi akan mengolah penyebaran guru di dalam satu zona. Guru dalam satu sekolah bakal dikategorikan menjadi empat.

“Kami kategorikan menjadi empat kategori: guru PNS yang telah bersertifikasi dan yang belum; Guru honorer yang berserfitikasi dan yang belum,” kata Supriano di kantornya di Kemendikbud, Kamis (30/8).

Guru bersertifikasi yang dinilai mempunyai kompetensi baik, bakal didistribusikan ke sekolah yang kelemahan guru bersertifikasi dalam satu zona. Supriano memastikan mutasi guru tersebut tak lebih dari 10-15 km dari sekolah asal sebab notabene berada dalam satu kabupaten/kota.

Guru yang telah dimutasi pun belum pasti akan tetap bermukim di sekolah itu dalam masa-masa lama. Sebab, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dapat saja menyimpulkan bahwa satu sekolah lebih memerlukan guru tersebut menyaksikan hasil Ujian Nasional sekolahnya.

Namun, Supriano menuliskan pihaknya masih akan mengerjakan rapat koordinasi bulan depan dengan pemerintah kabupaten dan kota guna sinkronisasi dan menerima masukan tentang jumlah zona dalam satu kabupaten.

“Kami konfirmasi dengan kabupaten/kota dulu telah pas atau belum sebab mereka yang lebih tahu detail,” ujarnya.

Di samping itu, sistem ini juga dipakai untuk zonasi pelatihan guru supaya lebih cocok dengan keperluan di zona tersebut. Hal ini sebab Kemendikbud meyakini keperluan kompetensi guru di masing-masing zona bakal berbeda-beda.

“Pelatihan guru juga dengan sistem zonasi nanti yang mengerjakan MGMP guna mata latihan nanti bakal kelihatan ke depannya latihan apa yang kurang,” kata Supriano.

Mendikbud Muhadjir Effendy sebelumnya menuliskan bahwa pemerintah wilayah yang tak menjalankan zonasi guru bakal dijatuhi sanksi.

“Saya sedang bicara dengan Menteri Keuangan. Nanti terdapat sistem reward (hadiah) dan punishment (sanksi) untuk daerah yang tidak mengerjakan peraturan itu,” kata Muhadjir di Kemendikbud, Jakarta, pada Rabu (29/8).

Namun Supriano optimis sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), semua guru akan mengekor undang-undang untuk mau dikirim ke sekolah yang membutuhkan.

Tantangan zonasi sekolah

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menilai bahwa jumlah guru di wilayah tidaklah mencukupi untuk implementasi sistem ini. Jika jumlah guru kurang, dia mempertanyakan guru mana yang akan dipecah ke sekolah.

“Ini tidak semudah apa yang terdapat dalam pikiran sebab guru yang terdapat sekarang tersebut kurang, apa yang inginkan diredistribusi? KonsepĀ pelajaran.id/ tersebut kalau di lapangan sulit dilakukan,” ungkapnya.

Akan namun Supriano menuliskan zonasi malah akan menjawab keperluan guru di daerah. Dengan sistem tersebut, ia mengklaim pemetaan kelemahan guru yang terdapat di sekolah beserta kompetensinya bakal lebih mudah dilaksanakan dan dikatakan ke Kemenpan RB.

Ilustrasi guru melatih di kelas.PGRI menilai gagasan zonasi guru bakal sulit dilaksanakan di daerah.

“Nah tersebut kita mesti mendorong guna rekrutmen guru. Setelah diredistribusikan di zona maka bakal kelihatan apa yang kurang,” ujarnya.

Di sisi lain, Unifah menyinggung bahwa sistem zonasi guru bakal sulit sebab guru, meskipun direkrut sebagai ASN, adalahkewenangan pemerintah daerah. Sehingga, akan susah memutasi guru dari satu lokasi ke lokasi lain kecuali wewenang tersebut ditarik ke pusat.

“Berdasarkan keterangan dari saya, pemerintah wilayah punya kewenanagn masing-masing, jadi sekitar guru tidak bisa ditarik ke pusat maka tidak terlampau tidak sedikit yang dapat dilakukan oleh kementerian,” tambah Unifah.

Supriano tak mau menyerahkan komentar tentang pendapat Unifah tersebut.

Di samping terhadap guru, zonasi sebelumnya telah diterapkan guna Penerimaan Peserta Didik Baru sekitar dua tahun terakhir. Zonasi pun akan dipakai untuk sharing sarana prasana atau infrastruktur sekolah contohnya seperti lab dalam satu distrik yang sama.